e-Sertifikasi BPOM – Jasa Pengurusan BPOM Makanan | Konsultan Izin BPOM Makanan | Jasa Pembuatan BPOM Makanan | Biro Jasa BPOM Makanan

Tahapan Pemeriksaan BPOM MD

Tahapan Pemeriksaan BPOM MD – Mengurus BPOM MD bukan sekadar mengisi formulir pendaftaran. Untuk pangan olahan produksi dalam negeri yang diedarkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha perlu memastikan legalitas usaha, sarana produksi, penerapan CPPOB, dokumen produk, keamanan pangan, serta label telah dipersiapkan dengan benar. BPOM menjelaskan bahwa pangan olahan yang didaftarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, serta ketentuan cara produksi, distribusi, dan ritel pangan olahan yang baik.

Bagi perusahaan yang sedang mempersiapkan izin edar BPOM MD, memahami tahapan pemeriksaan sejak awal dapat membantu mengurangi kesalahan dokumen dan memperlancar proses registrasi.

Apa Itu BPOM MD?

BPOM MD merupakan penandaan nomor izin edar untuk pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri dan telah memperoleh persetujuan pendaftaran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Saat ini registrasi pangan olahan dilakukan secara elektronik melalui sistem ereg-RBA yang terintegrasi dengan OSS-RBA.

Nomor izin edar pangan produksi dalam negeri menggunakan tulisan BPOM RI MD yang diikuti digit angka. BPOM juga menjelaskan bahwa nomor PB-UMKU untuk pangan olahan saat ini terdiri dari 15 digit yang memuat informasi terkait identitas produk dan perizinannya.

Pemeriksaan tidak hanya berfokus pada produk akhir. Pelaku usaha juga harus memperhatikan sarana produksi, dokumen perusahaan, proses produksi, bahan baku, formula, masa simpan, kode produksi, rancangan label, serta persyaratan lain sesuai tingkat risiko produk.

Tahapan Pemeriksaan BPOM MD yang Perlu Dipahami

1. Pemeriksaan Legalitas Perusahaan

Attention: Sebelum masuk ke proses registrasi produk, perusahaan harus memiliki legalitas usaha yang sesuai.

Untuk produk dalam negeri, BPOM mencantumkan antara lain NPWP, NIB, serta dokumen perizinan berusaha berdasarkan klasifikasi risiko KBLI. Selain itu, produsen pangan olahan perlu memiliki izin penerapan CPPOB atau persyaratan terkait yang ditentukan sistem registrasi.

Karena itu, tahap awal sebaiknya dimulai dengan memastikan data perusahaan pada OSS dan dokumen pendukung sudah konsisten. Kesalahan nama perusahaan, alamat, KBLI, atau data sarana produksi dapat menghambat tahapan berikutnya.

Jika perusahaan belum memiliki badan usaha yang sesuai, Anda dapat mempelajari layanan jasa pendirian PT perusahaan.

2. Pemeriksaan Sarana Produksi dan CPPOB

Interest: Produk pangan yang aman harus didukung oleh sarana produksi yang memenuhi persyaratan.

CPPOB merupakan pedoman untuk memproduksi pangan olahan agar aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. BPOM menyatakan bahwa izin penerapan CPPOB menjadi dokumen penting dalam proses registrasi pangan olahan. Pengajuan izin penerapan CPPOB dilakukan melalui OSS dan diarahkan ke sistem e-sertifikasi BPOM.

Pelaku usaha dapat mengakses sistem e-Sertifikasi BPOM untuk kebutuhan sertifikasi yang terkait dengan sarana produksi.

3. Pemeriksaan Data dan Formula Produk

Interest: Setelah sarana produksi siap, data produk harus disusun secara konsisten.

Informasi seperti nama produk, komposisi, bahan baku, bahan tambahan pangan, proses produksi, masa simpan, dan ukuran/jenis kemasan perlu dipersiapkan sesuai karakteristik produk. Untuk kategori risiko tertentu, BPOM dapat meminta dokumen atau hasil analisis tambahan.

Khusus penggunaan BTP yang memiliki batas maksimum, BPOM menyatakan bahwa registrasi masuk tingkat risiko tinggi dan diperlukan sertifikat analisis kuantitatif dari laboratorium yang sesuai.

4. Pemeriksaan Keamanan Pangan

Desire: Keamanan merupakan salah satu aspek utama dalam pemeriksaan BPOM.

BPOM menyatakan bahwa pangan olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi parameter keamanan, termasuk batas maksimum cemaran mikroba, logam berat, dan cemaran kimia. Produk juga harus memenuhi parameter mutu dan gizi sesuai persyaratan yang berlaku.

Karena itu, pelaku usaha perlu mengetahui karakteristik produk dan persyaratan pengujian yang berlaku sebelum mengajukan registrasi.

5. Pemeriksaan Informasi Nilai Gizi

Informasi nilai gizi menjadi bagian penting dalam proses registrasi untuk produk yang diwajibkan mencantumkannya.

BPOM pada 2026 juga menerbitkan pengumuman mengenai implementasi ketentuan Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan sesuai Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2026.

Hal ini menunjukkan pentingnya memastikan informasi gizi yang dicantumkan pada rancangan label sesuai ketentuan terbaru dan data produk.

6. Pemeriksaan Rancangan Label

Rancangan label menjadi salah satu dokumen yang diperhatikan dalam proses registrasi.

Informasi pada kemasan harus konsisten dengan data produk yang didaftarkan. Jangan sampai nama produk, komposisi, berat bersih, informasi produsen, klaim, atau informasi gizi pada label berbeda dengan dokumen registrasi.

BPOM juga mencantumkan rancangan label sebagai salah satu persyaratan registrasi pangan olahan, khususnya dalam kategorisasi risiko tertentu.

7. Pemeriksaan Kategori Risiko

Registrasi pangan olahan berbasis risiko membagi produk ke dalam tiga kategori, yaitu:

Risiko Menengah Rendah (MR)
Risiko Menengah Tinggi (MT)
Risiko Tinggi (T)

BPOM menjelaskan bahwa kategorisasi tersebut digunakan dalam sistem registrasi pangan olahan berbasis risiko yang terintegrasi dengan OSS.

Kategori risiko dapat dipengaruhi antara lain oleh target konsumen, klaim, proses produksi tertentu, bahan baku tertentu, serta penggunaan bahan tambahan pangan.

8. Pemeriksaan Dokumen Pendukung

Pada tahap ini, kelengkapan dokumen menjadi sangat penting. Dokumen yang diperlukan dapat berbeda sesuai produk dan tingkat risikonya.

Untuk kategori risiko tertentu, BPOM dapat meminta informasi seperti:

Komposisi
Proses produksi
Masa simpan
Kode produksi
Rancangan label
Spesifikasi bahan baku
Spesifikasi BTP
Hasil analisis zat gizi jika mencantumkan tabel informasi nilai gizi

Persyaratan untuk produk impor tentu berbeda dengan produk MD karena produk impor menggunakan skema ML dan membutuhkan dokumen tambahan seperti Health Certificate/Free Sale Certificate serta dokumen dari produsen luar negeri.

9. Pengajuan Registrasi BPOM MD

Setelah dokumen dan persyaratan siap, registrasi dilakukan secara elektronik melalui sistem registrasi pangan olahan berbasis risiko.

BPOM menyebutkan bahwa registrasi pangan olahan dilakukan melalui ereg-rba.pom.go.id, yang telah terintegrasi dengan OSS-RBA. Jenis registrasinya mencakup registrasi baru, variasi, dan registrasi ulang.

Pada tahap ini, data harus diinput dengan teliti karena informasi yang diajukan menjadi dasar evaluasi dan penerbitan nomor izin edar.

10. Evaluasi dan Penerbitan Izin Edar

Setelah pengajuan masuk, dokumen dan informasi produk dievaluasi berdasarkan ketentuan serta tingkat risikonya.

Apabila persyaratan terpenuhi, produk dapat memperoleh persetujuan pendaftaran dengan nomor izin edar BPOM RI MD. BPOM menjelaskan bahwa izin edar pangan olahan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang.

Setelah izin diterbitkan, pelaku usaha tetap memiliki kewajiban memastikan produk yang beredar sesuai dengan data dan ketentuan yang telah disetujui.

Contoh Produk yang Dapat Menggunakan BPOM MD

Berikut beberapa contoh pangan olahan produksi dalam negeri yang umumnya perlu diperiksa kebutuhan registrasinya sebelum dipasarkan dalam kemasan eceran:

1. Keripik Kemasan

Produk makanan ringan berbahan dasar singkong, kentang, pisang, atau bahan lainnya yang diproduksi dan dikemas untuk dijual kepada konsumen.

2. Biskuit

Produk pangan olahan berbahan dasar tepung yang dikemas dalam kemasan eceran. Komposisi dan informasi gizi perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

3. Sambal Kemasan

Sambal yang diproduksi secara komersial dan dikemas dalam botol atau kemasan lainnya. Proses produksi dan masa simpan perlu diperhatikan.

4. Saus

Saus tomat, saus cabai, atau jenis saus lainnya yang diproduksi secara massal dan diedarkan dalam kemasan.

5. Minuman Serbuk

Minuman berbentuk serbuk yang perlu dilarutkan sebelum dikonsumsi. Formula, BTP, proses produksi, dan label perlu diperiksa.

6. Minuman Siap Minum

Produk minuman dalam botol, kaleng, pouch, atau kemasan lainnya yang diproduksi untuk diedarkan kepada konsumen.

7. Selai

Produk olesan seperti selai buah yang dikemas dan dipasarkan secara komersial.

8. Abon

Produk pangan olahan berbahan dasar daging, ikan, atau bahan lainnya yang diproduksi dan dikemas untuk penjualan eceran.

9. Sereal

Produk makanan berbasis serealia yang dikemas untuk konsumsi masyarakat. Informasi komposisi dan nilai gizi menjadi bagian yang perlu diperhatikan.

10. Bumbu Instan

Produk bumbu yang diproduksi secara komersial dan dikemas dalam kemasan eceran. Kesesuaian bahan baku dan penggunaan BTP perlu diperiksa.

Catatan: kebutuhan dan jalur registrasi setiap produk tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan nama produknya. Kategori pangan, proses produksi, komposisi, klaim, kemasan, target konsumen, dan faktor risiko perlu diperiksa terlebih dahulu.

Mengapa Tahapan Pemeriksaan BPOM MD Penting?

Produk makanan yang terlihat sederhana tetap harus memperhatikan aspek keamanan, mutu, gizi, dan label apabila masuk kategori pangan olahan yang wajib didaftarkan.

Kesalahan dalam menyiapkan dokumen atau data produk dapat membuat proses registrasi menjadi lebih rumit. Karena itu, memahami tahapan pemeriksaan sejak awal dapat membantu pelaku usaha mempersiapkan kebutuhan dengan lebih baik.

Dengan dokumen yang tertata, legalitas usaha yang sesuai, sarana produksi yang memenuhi persyaratan, serta rancangan label yang tepat, proses pengajuan BPOM MD dapat dilakukan dengan lebih terarah.

Mulailah dengan memeriksa klasifikasi produk, legalitas perusahaan, CPPOB, formula, dokumen pengujian, dan rancangan label sebelum melakukan pengajuan registrasi.

Persyaratan Dasar BPOM MD

Untuk akun perusahaan produk dalam negeri, BPOM mencantumkan antara lain:

NPWP sesuai data OSS
NIB OSS-RBA
Dokumen perizinan berdasarkan klasifikasi risiko KBLI
Izin penerapan CPPOB dan/atau dokumen terkait yang dipersyaratkan
Data sarana produksi
Dokumen produk
Formula/komposisi
Rancangan label
Informasi masa simpan
Kode produksi
Dokumen analisis yang diperlukan berdasarkan kategori produk

BPOM saat ini menegaskan bahwa produsen pangan olahan yang belum memiliki izin penerapan CPPOB perlu mengajukan permohonan untuk setiap lokasi sarana produksi dan/atau proses produksi pangan olahan.

Cara Mengakses Sistem e-Sertifikasi BPOM

Pengurusan sertifikasi yang berkaitan dengan sarana produksi dapat dilakukan melalui sistem e-Sertifikasi BPOM.

Secara umum, prosesnya terhubung dengan OSS-RBA. Untuk izin penerapan CPPOB, BPOM menjelaskan bahwa pelaku usaha mengajukan melalui OSS dan kemudian diarahkan ke aplikasi e-sertifikasi.pom.go.id untuk proses CPPOB.

Sistem resmi:
e-Sertifikasi BPOM

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Mengurus BPOM MD

Beberapa kesalahan yang sebaiknya dihindari:

Nama produk tidak konsisten.
Komposisi pada label berbeda dengan dokumen.
Data perusahaan tidak sesuai OSS.
KBLI tidak sesuai dengan kegiatan usaha.
Belum menyiapkan CPPOB.
Tidak memperhatikan kategori risiko.
Klaim produk tidak sesuai ketentuan.
Informasi nilai gizi tidak sesuai.
Dokumen hasil analisis belum tersedia ketika diperlukan.
Tidak memperhatikan perubahan regulasi terbaru.

BPOM secara berkala memperbarui sistem dan ketentuan registrasi. Misalnya, pada 2025 terdapat penyesuaian alur registrasi untuk produk yang diproduksi oleh pabrik cabang atau Single MD.

BPOM MD dan Legalitas Merek

Selain mengurus izin edar, pelaku usaha sebaiknya memperhatikan perlindungan merek. Merek merupakan bagian penting dari identitas produk dan aset bisnis.

Mendaftarkan merek sejak awal dapat membantu pelaku usaha membangun identitas produk secara lebih terencana.

Pelajari layanan Jasa Daftar Merek HAKI untuk mengetahui proses pendaftaran merek.

BPOM MD dan Sertifikasi Halal

Untuk produk makanan dan minuman, aspek halal juga perlu diperhatikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikasi halal dapat menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan melengkapi legalitas produk.

Pelaku usaha dapat mempelajari informasi Sertifikasi Halal Makanan sebagai salah satu langkah dalam menyiapkan legalitas produk pangan.

Mengapa Pendampingan Berpengalaman Penting?

Pengalaman membantu memahami dokumen yang perlu dipersiapkan dan kendala yang sering muncul dalam proses legalitas produk.

Registrasi BPOM MD membutuhkan pemahaman mengenai kategori pangan, tingkat risiko, CPPOB, komposisi, label, pengujian, serta sistem registrasi elektronik.

Rujukan utama sebaiknya berasal dari BPOM. Direktorat Registrasi Pangan Olahan menyediakan informasi resmi mengenai persyaratan, kategori risiko, jenis registrasi, dan sistem e-Registration.

Data produk harus disampaikan secara benar dan konsisten. Pendampingan profesional seharusnya membantu pelaku usaha memahami proses, bukan menggantikan kewajiban untuk memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk.

Keunggulan Layanan Kami

Proses cepat: hanya 10 hari kerja untuk proses layanan sesuai kelengkapan dokumen dan tahapan yang menjadi tanggung jawab layanan.

Berpengalaman: telah berpengalaman sejak tahun 2011.

Terpercaya: lebih dari +2.000 izin edar telah terbit melalui layanan kami.

Aman & resmi: proses dilakukan dengan mengikuti sistem dan ketentuan instansi terkait.

Garansi: 100% uang kembali apabila proses gagal akibat kesalahan tim kami, sesuai ketentuan layanan.

Mengapa Memilih Jasa Pengurusan BPOM MD?

Mengurus BPOM MD membutuhkan ketelitian karena setiap produk dapat mempunyai karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda. Dengan pendampingan, pelaku usaha dapat memperoleh arahan mengenai dokumen yang harus disiapkan, pemeriksaan data produk, label, serta tahapan registrasi.

Pendampingan juga dapat membantu menghindari kesalahan administratif yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal.

Bagi perusahaan yang ingin membangun bisnis pangan secara lebih serius, legalitas usaha, izin penerapan CPPOB, izin edar, merek, dan sertifikasi halal dapat direncanakan sebagai satu kesatuan strategi legalitas bisnis.

Kesimpulan

Tahapan pemeriksaan BPOM MD perlu dipersiapkan sejak sebelum pengajuan. Mulai dari legalitas perusahaan, NIB dan KBLI, sarana produksi, CPPOB, formula, keamanan pangan, informasi gizi, rancangan label, hingga pengajuan melalui sistem registrasi pangan olahan.

BPOM saat ini menerapkan registrasi pangan olahan berbasis risiko melalui sistem ereg-RBA, sehingga pemahaman terhadap karakteristik produk menjadi sangat penting.

Jika Anda sedang menyiapkan produk makanan atau minuman produksi dalam negeri, Permatamas siap membantu proses konsultasi dan pendampingan legalitas agar persiapan dokumen lebih terarah.

Konsultasikan produk Anda sebelum mengajukan BPOM MD dan pastikan setiap tahapan dipersiapkan dengan benar.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA

Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat

WhatsApp: 0857-7763-0555

Telp Kantor: 021-89253417

Website : www.izinmakanan.com

FAQ Tahapan Pemeriksaan BPOM MD

1. Apa itu BPOM MD?

BPOM MD merupakan nomor izin edar untuk pangan olahan produksi dalam negeri yang telah memperoleh persetujuan pendaftaran.

2. Apakah semua makanan membutuhkan BPOM MD?

Tidak semua. Ada pangan olahan yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran berdasarkan kriteria tertentu, misalnya pangan dengan masa simpan kurang dari 7 hari dan beberapa kategori lainnya.

3. Di mana registrasi BPOM MD dilakukan?

Registrasi pangan olahan dilakukan secara elektronik melalui sistem ereg-RBA yang terintegrasi dengan OSS-RBA.

4. Apakah NIB diperlukan?

Ya. BPOM mencantumkan NIB OSS-RBA sebagai salah satu persyaratan akun perusahaan untuk produk dalam negeri.

5. Apa itu CPPOB?

CPPOB adalah pedoman untuk memproduksi pangan olahan agar aman, bermutu, dan layak dikonsumsi.

6. Apakah label diperiksa?

Ya. Persyaratan label merupakan salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam registrasi pangan olahan.

7. Apakah komposisi diperiksa?

Ya. Komposisi termasuk dokumen penting dalam proses registrasi.

8. Apakah ada pemeriksaan berdasarkan risiko?

Ada. Registrasi pangan olahan dibagi menjadi risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.

9. Berapa lama izin edar berlaku?

BPOM menyatakan izin edar pangan olahan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang.

10. Apakah Permatamas membantu pengurusan BPOM MD?

Ya. Permatamas dapat membantu konsultasi dan pendampingan persiapan serta proses pengurusan legalitas produk sesuai kebutuhan usaha.

Cara Daftar Sertifikasi CPPOB Secara Online

Jasa Sertifikasi CPPOB·September 29, 2026

Cara Daftar Sertifikasi CPPOB Secara Online – Bagi pelaku usaha makanan dan minuman, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) merupakan bagian penting dalam memastikan proses produksi menghasilkan pangan yang aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Badan POM mendefinisikan CPPOB sebagai pedoman mengenai cara memproduksi pangan olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.

Saat ini pengajuan Izin Penerapan CPPOB dilakukan secara terintegrasi melalui OSS dan sistem e-Sertifikasi BPOM. BPOM menjelaskan bahwa pemohon mengajukan PB-UMKU melalui OSS, kemudian sistem mengarahkan pemohon ke aplikasi e-Sertifikasi untuk pengajuan CPPOB.

Bagi perusahaan yang baru pertama kali mengurusnya, proses online mungkin terlihat cukup teknis. Mulai dari NIB, KBLI, PB-UMKU, pembuatan akun e-Sertifikasi, pengunggahan dokumen, evaluasi, pemeriksaan sarana, sampai penerbitan izin perlu dipersiapkan dengan benar.

Apa Itu Sertifikasi CPPOB?

CPPOB adalah standar penerapan cara produksi pangan olahan yang bertujuan memastikan produk diproduksi secara aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Secara regulasi, tata cara penerbitan Izin Penerapan CPPOB diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2021, yang saat ini tercatat berstatus berlaku.

Perlu diperhatikan bahwa istilah yang sering digunakan masyarakat adalah “sertifikasi CPPOB”, sementara dalam regulasi BPOM dikenal sebagai Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa sarana produksi telah memenuhi dan menerapkan standar CPPOB.

Untuk pangan olahan yang diproduksi dalam negeri, persyaratan pendaftaran produk BPOM juga mencantumkan PB-UMKU berupa Izin Penerapan CPPOB dan/atau mekanisme lain yang sesuai dengan ketentuan produk dan sarana.

Cara Daftar Sertifikasi CPPOB Secara Online

Secara garis besar, proses pengajuan dilakukan melalui OSS dan e-Sertifikasi BPOM.

1. Memiliki NIB

Tahap awal adalah memastikan perusahaan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS.

NIB dan KBLI harus sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Ketidaksesuaian bidang usaha dapat menjadi kendala ketika mengajukan PB-UMKU.

2. Memastikan KBLI Sesuai

Pilih KBLI yang sesuai dengan kegiatan produksi pangan olahan dan produk yang akan diajukan.

KBLI menjadi bagian penting karena pengajuan PB-UMKU CPPOB dikaitkan dengan kegiatan usaha dalam sistem OSS.

3. Mengajukan PB-UMKU

Setelah NIB dan KBLI tersedia, pemohon mengajukan PB-UMKU Izin Penerapan CPPOB melalui OSS.

BPOM menjelaskan bahwa alur pengajuan dimulai dari OSS untuk mendapatkan ID izin/PB-UMKU, kemudian dilanjutkan melalui e-Sertifikasi.

4. Masuk ke e-Sertifikasi BPOM

Setelah proses pada OSS, pemohon diarahkan menuju sistem e-Sertifikasi BPOM.

Di dalam sistem tersebut, pemohon dapat melakukan pendaftaran akun perusahaan dan mengajukan sertifikasi sesuai layanan yang tersedia.

5. Mengisi Data Perusahaan

Data perusahaan harus diisi sesuai dokumen legalitas yang dimiliki.

Pastikan nama perusahaan, NIB, alamat, KBLI dan data sarana produksi tidak berbeda antara OSS, e-Sertifikasi dan dokumen pendukung.

6. Mengunggah Dokumen

Dokumen teknis yang dipersyaratkan harus dipindai dan diunggah ke sistem.

Untuk sarana non-UMK, antara lain diperlukan peta lokasi, denah bangunan, panduan mutu, deskripsi pangan olahan serta alur proses produksi. Untuk UMK, terdapat persyaratan tambahan yang menyesuaikan kategori risiko pangan.

7. Evaluasi Dokumen

Dokumen yang diajukan akan dievaluasi. Apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, pemohon perlu melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi.

8. Pemeriksaan Sarana

Untuk kategori usaha dan permohonan tertentu, proses dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan sarana produksi. Alur resmi BPOM mencakup evaluasi dokumen, pemeriksaan sarana untuk skala usaha tertentu, evaluasi CAPA, kemudian penerbitan izin.

9. Perbaikan atau CAPA

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, perusahaan perlu melakukan Corrective and Preventive Action (CAPA) atau tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai hasil pemeriksaan.

10. Penerbitan Izin Penerapan CPPOB

Setelah persyaratan dan evaluasi terpenuhi, Izin Penerapan CPPOB diterbitkan sesuai mekanisme BPOM.

Dokumen yang Perlu Disiapkan

Salah satu bagian paling penting dalam cara daftar sertifikasi CPPOB secara online adalah menyiapkan dokumen sebelum melakukan pengajuan.

Untuk sarana non-UMK, BPOM mencantumkan beberapa dokumen teknis, antara lain:

Peta lokasi sarana produksi.
Denah atau layout bangunan.
Panduan mutu.
Deskripsi pangan olahan.
Alur proses produksi beserta penjelasannya.

Sementara itu, UMK dengan pangan risiko tertentu dapat memiliki persyaratan tambahan seperti surat pemenuhan standar penerapan CPPOB, hasil penilaian mandiri atau surat pemenuhan komitmen, bergantung pada tingkat risiko produk.

Karena persyaratan dapat berbeda berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko, dokumen sebaiknya diperiksa berdasarkan kondisi aktual perusahaan, bukan menggunakan checklist yang sama untuk semua jenis usaha.

Contoh Produk yang Perlu Memperhatikan CPPOB

Berikut contoh produk pangan olahan dan hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan CPPOB.

1. Keripik

Keripik merupakan pangan olahan yang melalui tahapan seperti persiapan bahan, pemotongan, penggorengan atau proses lain, pendinginan dan pengemasan.

Keterangan: pengendalian bahan baku, kebersihan peralatan, proses pengolahan dan pengemasan perlu diperhatikan.

2. Biskuit

Biskuit melalui proses pencampuran bahan, pembentukan adonan, pemanggangan dan pengemasan.

Keterangan: konsistensi formulasi, suhu proses, kebersihan fasilitas dan pengendalian bahan perlu terdokumentasi.

3. Kue Kering

Kue kering dapat diproduksi untuk distribusi dalam kemasan.

Keterangan: perusahaan perlu mengendalikan bahan baku, proses produksi, sanitasi dan kondisi penyimpanan.

4. Minuman Serbuk

Minuman serbuk membutuhkan proses pencampuran dan pengemasan yang terkontrol.

Keterangan: kualitas bahan baku, kebersihan area produksi, homogenitas campuran dan perlindungan produk dari kelembapan perlu diperhatikan.

5. Minuman Siap Minum

Minuman siap minum dapat melalui proses pencampuran, pemanasan atau proses pengolahan lainnya sebelum pengemasan.

Keterangan: kualitas air, sanitasi, proses pengolahan dan pengemasan merupakan aspek penting.

6. Saus

Saus dapat menggunakan bahan baku yang memerlukan proses pengolahan dan pengendalian tertentu.

Keterangan: penerimaan bahan, formulasi, proses pemasakan, pengisian dan penyimpanan perlu dikendalikan.

7. Selai

Selai merupakan pangan olahan yang biasanya melalui proses pemasakan dan pengemasan.

Keterangan: bahan baku, proses pemasakan, kebersihan peralatan serta kondisi kemasan perlu diperhatikan.

8. Sereal

Sereal dapat terdiri dari berbagai bahan pangan yang diproses dan dikemas sebagai produk siap konsumsi.

Keterangan: pengendalian bahan baku, proses pengolahan, pencampuran dan pengemasan perlu didukung dokumentasi yang baik.

9. Sambal Kemasan

Sambal kemasan membutuhkan pengendalian proses produksi dan pengemasan agar produk tetap memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

Keterangan: bahan baku, proses pemasakan, sanitasi dan penyimpanan perlu diperhatikan.

10. Produk Beku

Produk pangan beku mempunyai karakteristik penyimpanan yang berbeda dengan produk kering.

Keterangan: perusahaan perlu memperhatikan proses produksi, pengemasan, penyimpanan dan pengendalian suhu sesuai karakteristik produknya.

Catatan: contoh produk di atas bukan berarti seluruh produk otomatis mempunyai persyaratan CPPOB yang identik. Kewajiban dan mekanisme perizinannya harus dilihat berdasarkan jenis produk, sarana, skala usaha dan klasifikasi risiko.

Perbedaan CPPOB Berdasarkan Skala dan Risiko Usaha

Tidak semua pemohon menjalani proses dengan tahapan yang persis sama.

BPOM memberikan ketentuan yang membedakan persyaratan berdasarkan skala usaha dan risiko pangan. Untuk UMK yang menghasilkan pangan dengan risiko rendah, misalnya, terdapat mekanisme pemenuhan komitmen. Sementara untuk pangan risiko sedang terdapat persyaratan penilaian mandiri CPPOB dengan hasil minimal kategori B serta bukti pendukung.

Untuk sarana produksi skala menengah dan besar, alur dapat mencakup evaluasi dokumen, audit atau pemeriksaan sarana, tindakan perbaikan dan evaluasi CAPA sebelum penerbitan izin.

Karena itu, sebelum mengajukan sertifikasi CPPOB secara online, perusahaan sebaiknya mengetahui terlebih dahulu kategori usaha dan risiko produknya.

Berapa Lama Proses CPPOB?

Waktu penyelesaian tidak dapat disamaratakan untuk seluruh perusahaan. Lama proses dapat dipengaruhi oleh kelengkapan dokumen, kategori usaha, tingkat risiko, kesiapan sarana, hasil evaluasi serta kebutuhan perbaikan.

Sebagai contoh, dalam standar pelayanan BPOM yang dipublikasikan, verifikasi akun dapat memiliki jangka waktu tertentu, sementara proses setelahnya masih mencakup evaluasi dokumen dan, untuk permohonan tertentu, pemeriksaan sarana.

Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menganggap target jasa pendampingan sebagai jaminan bahwa BPOM akan menerbitkan izin dalam jangka waktu yang sama.

Tips Agar Pendaftaran CPPOB Online Tidak Terkendala

1. Pastikan NIB dan KBLI benar

Data usaha harus sesuai dengan kegiatan produksi yang sebenarnya.

2. Cek layout sebelum mengajukan

Denah sarana produksi harus menggambarkan kondisi aktual dan alur kegiatan.

3. Siapkan panduan mutu

Panduan mutu menjadi salah satu dokumen teknis yang penting dalam pengajuan CPPOB.

4. Buat alur produksi secara jelas

Mulai dari penerimaan bahan baku sampai produk jadi dan pengemasan.

5. Lakukan self-assessment

Penilaian mandiri membantu perusahaan menemukan ketidaksesuaian sebelum pemeriksaan.

6. Pastikan dokumen konsisten

Nama perusahaan, alamat, produk, sarana dan data lainnya harus konsisten.

7. Periksa sarana secara langsung

Jangan hanya fokus pada dokumen. Kondisi fisik sarana harus siap apabila diperlukan pemeriksaan.

8. Simpan bukti pengajuan

Dokumentasikan proses pendaftaran, pengunggahan dokumen dan komunikasi resmi.

9. Waspada penipuan

BPOM saat ini mengingatkan pengguna e-Sertifikasi agar berhati-hati terhadap permintaan pembayaran yang mengatasnamakan BPOM. Surat Perintah Bayar (SPB) diterbitkan melalui aplikasi dan BPOM menyatakan tidak meminta pembayaran melalui rekening pribadi atau WhatsApp.

10. Gunakan kanal resmi

Untuk proses online, gunakan e-Sertifikasi BPOM dan sistem OSS sesuai alur yang ditetapkan.

Hubungan CPPOB dengan Izin Edar Produk Pangan

CPPOB merupakan bagian dari sistem pengendalian sarana produksi, sedangkan pendaftaran produk pangan merupakan proses tersendiri.

BPOM menjelaskan bahwa pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pada prinsipnya wajib memiliki PB-UMKU sesuai ketentuan, dengan beberapa pengecualian. Produk yang akan didaftarkan juga harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, CPPOB dan persyaratan distribusi/ritel sesuai ketentuan.

Dengan demikian, pelaku usaha sebaiknya mempersiapkan legalitas usaha → CPPOB → persyaratan produk → pendaftaran produk sebagai rangkaian yang saling berkaitan.

Legalitas Perusahaan Sebelum Mengurus CPPOB

Bagi pelaku usaha yang baru mendirikan industri makanan atau minuman, legalitas badan usaha merupakan salah satu hal yang perlu dipersiapkan.

Jika membutuhkan informasi mengenai pendirian badan usaha, dapat melihat Jasa Pendirian PT PERMATAMAS.

Selain legalitas perusahaan, merek produk juga sebaiknya dipertimbangkan sejak awal. Informasi mengenai Jasa Daftar Merek HAKI dapat menjadi referensi untuk perlindungan merek.

Untuk kebutuhan sertifikasi halal produk makanan, informasi dapat diperoleh melalui Sertifikasi Halal Makanan.

Keunggulan Layanan Pendampingan PERMATAMAS

Bagi perusahaan yang membutuhkan pendampingan dalam persiapan cara daftar sertifikasi CPPOB secara online, PERMATAMAS menawarkan layanan dengan keunggulan:

Proses cepat: hanya 10 hari kerja*
Berpengalaman: sejak tahun 2011
Terpercaya: +2.000 izin edar telah terbit
Aman & resmi: proses pendampingan melalui sistem resmi yang relevan
Garansi: 100% uang kembali* sesuai ketentuan layanan

Pendampingan dapat membantu perusahaan melakukan pemeriksaan awal dokumen, menyiapkan persyaratan teknis, mengevaluasi kesiapan sarana dan mendampingi proses pengajuan.

Catatan: “10 hari kerja” merupakan klaim target layanan pendampingan PERMATAMAS, bukan jangka waktu penerbitan resmi BPOM. Waktu aktual tetap bergantung pada jenis permohonan, kelengkapan dokumen, evaluasi dan pemeriksaan sarana.

Kesimpulan

Cara daftar sertifikasi CPPOB secara online pada dasarnya dimulai dari memastikan NIB dan KBLI sesuai, mengajukan PB-UMKU melalui OSS, melanjutkan pengajuan melalui e-Sertifikasi BPOM, mengunggah dokumen, menjalani evaluasi, melakukan pemeriksaan atau perbaikan apabila diperlukan, hingga izin penerapan CPPOB diterbitkan. Alur ini sesuai dengan mekanisme yang dijelaskan BPOM.

Persiapan dokumen dan kondisi sarana menjadi faktor penting. Peta lokasi, layout bangunan, panduan mutu, deskripsi produk dan alur produksi termasuk dokumen yang perlu diperhatikan, dengan persyaratan tambahan yang dapat berbeda berdasarkan skala usaha dan risiko produk.

Untuk memulai proses, gunakan kanal resmi e-Sertifikasi BPOM. Dengan persiapan yang sistematis, pelaku usaha dapat mengurangi risiko kesalahan administrasi dan lebih siap menghadapi proses evaluasi CPPOB.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA

Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat

WhatsApp: 0857-7763-0555

Telp Kantor: 021-89253417

Website: www.izinmakanan.com

FAQ Cara Daftar Sertifikasi CPPOB Online

1. Apa itu CPPOB?

CPPOB adalah Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, yaitu pedoman untuk menghasilkan pangan olahan yang aman, bermutu dan layak dikonsumsi.

2. Di mana mendaftar CPPOB secara online?

Pengajuan dilakukan melalui OSS dan dilanjutkan melalui sistem e-Sertifikasi BPOM sesuai alur layanan.

3. Apakah harus memiliki NIB?

Ya. NIB melalui OSS merupakan salah satu persyaratan dalam proses pengajuan Izin Penerapan CPPOB.

4. Apa saja dokumen CPPOB?

Antara lain peta lokasi, denah bangunan, panduan mutu, deskripsi pangan olahan dan alur proses produksi. Persyaratan tambahan dapat berlaku sesuai skala usaha dan risiko produk.

5. Apakah UMK juga membutuhkan CPPOB?

UMK yang memproduksi pangan olahan mengikuti mekanisme sesuai kategori risiko dan ketentuan yang berlaku. Untuk kategori tertentu tersedia mekanisme pemenuhan komitmen atau penilaian mandiri.

6. Apakah CPPOB sama dengan izin edar BPOM?

Tidak. CPPOB berkaitan dengan penerapan standar produksi di sarana, sedangkan izin edar berkaitan dengan legalitas produk untuk diedarkan.

7. Apakah ada pemeriksaan lokasi?

Untuk skala usaha dan jenis permohonan tertentu, proses dapat mencakup pemeriksaan atau audit sarana produksi.

8. Berapa lama izin CPPOB berlaku?

BPOM menjelaskan bahwa Izin Penerapan CPPOB berlaku selama 5 tahun sepanjang tidak terdapat perubahan.

9. Apakah pengurusan CPPOB bisa didampingi konsultan?

Pelaku usaha dapat menggunakan jasa pendampingan untuk membantu persiapan dokumen dan kesiapan proses. Namun, penerbitan izin tetap dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai mekanisme resmi.

10. Apakah PERMATAMAS menyediakan jasa CPPOB?

PERMATAMAS menyediakan layanan pendampingan persiapan dan pengurusan CPPOB sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah-Langkah Mengajukan Sertifikasi SMKPO

Jasa Sertifikasi SMKPO·September 28, 2026

Langkah-Langkah Mengajukan Sertifikasi SMKPO – Bagi pelaku usaha pangan olahan yang bergerak di bidang peredaran, keamanan dan mutu produk bukan hanya bergantung pada kondisi barang saat diterima. Sistem penyimpanan, penanganan, kebersihan, pengendalian hama, ketertelusuran, hingga kemampuan menangani keluhan juga perlu dikelola secara sistematis. Di sinilah Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) menjadi penting.

Badan POM menjelaskan bahwa SMKPO merupakan sistem yang dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sepanjang rantai peredaran pangan olahan.

Bagi pelaku usaha yang baru pertama kali mengurus sertifikasi, prosesnya mungkin terlihat cukup panjang. Padahal, apabila dilakukan secara berurutan mulai dari menentukan jenis sertifikat, mempersiapkan legalitas, menyusun dokumen, mengajukan melalui OSS, hingga melengkapi persyaratan pada e-Sertifikasi BPOM, prosesnya dapat dipahami dengan lebih mudah.

Artikel ini membahas langkah-langkah mengajukan sertifikasi SMKPO, dokumen yang perlu dipersiapkan, contoh sarana yang dapat menerapkan SMKPO, kesalahan yang perlu dihindari, hingga tips mempersiapkan pengajuan.

Apa Itu Sertifikasi SMKPO?

SMKPO adalah sistem manajemen keamanan pangan olahan yang diterapkan pada sarana peredaran pangan olahan. Sistem ini dirancang agar pelaku usaha melakukan pengawasan secara mandiri terhadap keamanan dan mutu pangan selama berada dalam rantai peredaran.

Berdasarkan informasi Badan POM, sertifikat SMKPO terdiri atas Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO dan Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO. Sertifikat pemenuhan komitmen ditujukan antara lain untuk ritel tradisional, minimarket, dan pengelola pasar, sedangkan pemenuhan standar mencakup sarana seperti supermarket, hypermarket, importir, distributor, agen, dan grosir.

Dengan demikian, sebelum mengajukan sertifikasi, pelaku usaha perlu mengetahui terlebih dahulu jenis sarana dan jenis sertifikat SMKPO yang sesuai.

Contoh Sarana yang Berkaitan dengan SMKPO dan Keterangannya

Berikut contoh sarana peredaran pangan olahan yang dapat menjadi gambaran penerapan SMKPO.

1. Distributor Pangan Olahan

Distributor menerima dan menyalurkan produk pangan olahan kepada pelanggan atau sarana lainnya. Penerapan SMKPO membantu memastikan kegiatan penerimaan, penyimpanan, penanganan, dan distribusi dilakukan secara terkendali.

2. Importir Pangan Olahan

Importir menangani produk pangan yang berasal dari luar negeri. Pengendalian dokumen, kondisi produk, penyimpanan, ketertelusuran, dan penanganan produk menjadi bagian penting dalam sistem keamanan pangan.

3. Grosir Pangan

Grosir menyimpan dan menjual produk dalam jumlah besar. Sistem pengendalian stok, kondisi gudang, kebersihan, pengendalian hama, serta ketertelusuran perlu diperhatikan.

4. Agen Pangan

Agen dapat berperan dalam menyalurkan produk pangan kepada pihak lain. Sistem dokumentasi dan pengendalian produk membantu memastikan proses distribusi dapat ditelusuri.

5. Supermarket

Supermarket menangani berbagai jenis produk pangan dengan karakteristik penyimpanan yang berbeda. Penerapan SMKPO dapat membantu mengendalikan proses penerimaan, penyimpanan, display, kebersihan, dan penanganan produk.

6. Hypermarket

Hypermarket mempunyai volume dan variasi produk yang besar sehingga pengelolaan keamanan pangan membutuhkan prosedur yang sistematis, termasuk pengendalian produk rusak atau kedaluwarsa.

7. Minimarket

Minimarket merupakan salah satu jenis sarana yang tercantum dalam kategori sertifikasi SMKPO. Pengendalian kebersihan, penyimpanan, pemeriksaan tanggal kedaluwarsa, serta penanganan produk menjadi bagian yang perlu diperhatikan.

8. Toko Pangan

Toko atau warung yang menjual pangan olahan dapat menerapkan sistem keamanan pangan sesuai jenis sertifikasi dan ketentuan yang berlaku. Penerapan prosedur sederhana namun konsisten menjadi bagian penting.

9. Pengelola Pasar

Pengelola pasar mempunyai tanggung jawab terhadap kondisi sarana yang digunakan untuk kegiatan perdagangan. Kebersihan, pengendalian hama, sanitasi, dan pengawasan lingkungan menjadi aspek penting.

10. Sarana Ritel Pangan Modern

Sarana ritel modern menangani berbagai produk dan pemasok sehingga membutuhkan dokumentasi dan prosedur pengendalian yang lebih terstruktur. Sistem audit internal dapat digunakan untuk memastikan penerapan prosedur berjalan konsisten.

Kategori sarana tersebut mengacu pada pembagian sertifikasi SMKPO yang dijelaskan oleh Badan POM.

Mengapa Sertifikasi SMKPO Penting?

Keamanan pangan bukan hanya persoalan bagaimana produk dibuat. Setelah produk keluar dari fasilitas produksi, kondisi selama penyimpanan dan peredaran juga dapat memengaruhi keamanan serta mutunya.

Badan POM menjelaskan bahwa penerapan SMKPO mendorong perubahan pengawasan menuju pendekatan yang lebih proaktif, termasuk kewajiban pelaku usaha melakukan audit internal dan melaporkan hasilnya sesuai ketentuan.

Beberapa manfaat penerapan sistem tersebut antara lain:

Membantu mengendalikan keamanan pangan selama proses peredaran.
Membuat prosedur kerja lebih terstruktur dan terdokumentasi.
Meningkatkan kemampuan ketertelusuran produk.
Membantu mengendalikan risiko yang dapat terjadi di sarana peredaran.
Meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra usaha terhadap sistem pengelolaan pangan.

Badan POM juga menyebutkan bahwa sarana yang telah memperoleh Sertifikat SMKPO dapat menggunakan logo SMKPO sebagai sarana promosi/pemasaran/perdagangan sesuai ketentuan.

Langkah-Langkah Mengajukan Sertifikasi SMKPO

Proses pengajuan perlu dilakukan melalui beberapa tahapan. Berdasarkan informasi Badan POM, pengajuan Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO dimulai melalui OSS, kemudian pemenuhan dokumen dilakukan melalui sistem e-Sertifikasi BPOM.

1. Pastikan Jenis Usaha dan KBLI Sesuai

Langkah pertama adalah memeriksa legalitas usaha dan KBLI pada NIB.

KBLI menjadi penting karena pengajuan PB-UMKU SMKPO dilakukan berdasarkan kegiatan usaha yang terdaftar pada sistem OSS. Pelaku usaha perlu memastikan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan data legalitasnya.

2. Tentukan Jenis Sertifikat SMKPO

Setelah KBLI diperiksa, tentukan apakah sarana membutuhkan Sertifikat Pemenuhan Komitmen atau Sertifikat Pemenuhan Standar.

Badan POM membedakan kedua jenis sertifikat tersebut berdasarkan kategori sarana peredaran.

3. Siapkan Dokumen Perusahaan

Dokumen administratif perlu disiapkan sebelum melakukan pengajuan.

Beberapa dokumen yang perlu diperhatikan antara lain:

NIB.
Data perusahaan.
Data sarana.
Alamat sarana.
Data penanggung jawab.
Dokumen pendukung sesuai jenis sertifikasi.

4. Siapkan Layout Sarana

Layout menggambarkan kondisi dan tata letak sarana yang digunakan untuk kegiatan peredaran pangan.

Layout sebaiknya menggambarkan area yang relevan, seperti penerimaan barang, penyimpanan, pengeluaran barang, area pelayanan, serta fasilitas pendukung sesuai kondisi sebenarnya.

5. Susun Sistem Audit Internal

SMKPO tidak berhenti pada pembuatan dokumen. Pelaku usaha perlu memiliki mekanisme audit internal untuk mengevaluasi apakah sistem keamanan pangan sudah diterapkan secara konsisten.

Badan POM mencantumkan sistem audit internal sebagai salah satu dokumen persyaratan sertifikasi.

6. Susun Dokumen Keamanan dan Mutu Pangan

Dokumen menjadi bagian penting dalam menunjukkan bagaimana perusahaan mengendalikan keamanan pangan.

Dokumen yang dipersyaratkan antara lain dapat mencakup:

Rencana keamanan pangan.
SOP pembersihan dan perawatan.
SOP penanganan produk.
SOP tindakan koreksi.
SOP pelatihan dan kesehatan personel.
SOP pengendalian hama.
SOP penanganan keadaan darurat.
SOP penanganan komplain.
SOP penarikan dan ketertelusuran sesuai kebutuhan sertifikasi.

Daftar persyaratan tersebut tercantum dalam informasi resmi Badan POM mengenai SMKPO.

7. Ajukan PB-UMKU melalui OSS

Pelaku usaha masuk ke sistem OSS dan memilih menu PB-UMKU, kemudian membuat permohonan baru.

Selanjutnya, pelaku usaha mencari KBLI yang sesuai dan memilih proses perizinan berusaha UMKU untuk sertifikasi SMKPO.

8. Lengkapi Pengajuan pada e-Sertifikasi BPOM

Setelah proses pada OSS, pemohon melanjutkan pemenuhan persyaratan melalui sistem resmi e-Sertifikasi BPOM.

Badan POM menjelaskan bahwa proses sertifikasi SMKPO dapat dilakukan secara elektronik melalui portal tersebut.

9. Verifikasi dan Evaluasi Dokumen

Dokumen yang dikirimkan akan melalui proses verifikasi/evaluasi sesuai mekanisme pelayanan. Apabila terdapat kekurangan atau perbaikan, pemohon perlu menindaklanjutinya sesuai permintaan.

Karena itu, dokumen sebaiknya diperiksa sebelum diunggah agar informasi antarberkas konsisten.

10. Sertifikat SMKPO Diterbitkan

Setelah persyaratan dipenuhi dan proses evaluasi selesai, sertifikat dapat diterbitkan melalui sistem sesuai jenis sertifikasi yang diajukan.

Badan POM menyebutkan bahwa sertifikat SMKPO berlaku selama 5 tahun untuk satu sarana sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen Apa Saja yang Dibutuhkan untuk SMKPO?

Dokumen merupakan salah satu bagian yang sering menjadi perhatian pelaku usaha ketika mengajukan SMKPO. Untuk Sertifikat Pemenuhan Standar, Badan POM mencantumkan surat pernyataan pemenuhan standar, layout sarana, sistem audit internal, serta dokumen keamanan dan mutu pangan sebagai persyaratan.

Secara umum, persiapan dapat dikelompokkan menjadi:

Dokumen Administrasi

NIB.
Data perusahaan.
Data sarana.
Surat pernyataan.
Data penanggung jawab.

Dokumen Sarana

Layout sarana.
Foto kondisi sarana.
Informasi area penyimpanan.
Informasi fasilitas pendukung.

Dokumen Sistem Keamanan Pangan

Rencana keamanan pangan.
SOP pembersihan.
SOP perawatan.
SOP penanganan produk.
SOP pengendalian hama.
SOP tindakan koreksi.
SOP keadaan darurat.
SOP penanganan komplain.
Sistem audit internal.

Kebutuhan dokumen dapat berbeda berdasarkan jenis sertifikat dan karakteristik sarana. Karena itu, daftar di atas sebaiknya digunakan sebagai checklist awal, bukan dianggap sebagai daftar universal untuk semua pemohon.

Berapa Lama Proses Sertifikasi SMKPO?

Waktu proses tidak selalu sama karena bergantung pada jenis sertifikat, kelengkapan dokumen, hasil verifikasi, dan tindak lanjut apabila terdapat perbaikan.

Materi resmi Badan POM mengenai alur sertifikasi mencantumkan timeline yang berbeda antara Sertifikat Pemenuhan Komitmen dan Sertifikat Pemenuhan Standar, termasuk tahapan verifikasi dokumen dan penerbitan sertifikat.

Karena itu, pelaku usaha sebaiknya tidak menyamakan waktu pendampingan konsultan dengan waktu penerbitan sertifikat oleh Badan POM.

PERMATAMAS menawarkan proses layanan cepat, yaitu hanya 10 hari kerja untuk pendampingan internal sesuai kesiapan dokumen. Waktu penerbitan sertifikat tetap mengikuti proses resmi dan evaluasi Badan POM.

Berapa Biaya Sertifikasi SMKPO?

Biaya pengurusan dapat berbeda berdasarkan jenis usaha, jenis sertifikasi, kondisi sarana, dan kebutuhan pendampingan.

Sebelum menentukan biaya, sebaiknya dilakukan pemeriksaan terhadap:

Status NIB dan KBLI.
Jenis sarana peredaran.
Jenis sertifikat yang dibutuhkan.
Kondisi layout.
Kelengkapan SOP.
Kesiapan sistem audit internal.
Kelengkapan dokumen keamanan pangan.

Dengan pemeriksaan awal, kebutuhan layanan dapat dihitung secara lebih akurat daripada menentukan biaya hanya berdasarkan nama sertifikasinya.

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Mengajukan SMKPO

Beberapa pelaku usaha langsung mengajukan sertifikasi tanpa melakukan pemeriksaan internal. Akibatnya, dokumen yang diunggah belum lengkap atau tidak menggambarkan kondisi sarana sebenarnya.

Kesalahan yang perlu dihindari antara lain:

KBLI tidak sesuai dengan kegiatan usaha.
Jenis sertifikat belum ditentukan dengan tepat.
Layout tidak sesuai kondisi aktual.
SOP belum lengkap.
SOP ada tetapi tidak diterapkan.
Sistem audit internal belum tersedia.
Dokumen keamanan pangan tidak konsisten.
Data perusahaan berbeda antara satu dokumen dengan dokumen lainnya.
Tidak memiliki bukti penerapan prosedur.
Tidak melakukan tindak lanjut ketika terdapat permintaan perbaikan.

Penerapan SMKPO pada dasarnya membutuhkan dokumen dan implementasi. Sistem yang baik bukan hanya terlihat lengkap di atas kertas, tetapi juga diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Cara Mempersiapkan SMKPO Agar Lebih Terstruktur

Pendekatan yang dapat digunakan adalah membagi persiapan menjadi tiga bagian besar: legalitas, dokumen sistem, dan penerapan di sarana.

Legalitas

Pastikan NIB, KBLI, alamat sarana, dan data perusahaan sudah sesuai.

Dokumen Sistem

Siapkan SOP, rencana keamanan pangan, audit internal, pengendalian hama, penanganan produk, tindakan koreksi, komplain, dan dokumen lain sesuai kebutuhan.

Implementasi

Pastikan personel memahami SOP dan kegiatan operasional benar-benar mengikuti prosedur yang telah dibuat.

Pendekatan tersebut membuat proses persiapan lebih mudah dikendalikan dan membantu perusahaan menemukan kekurangan sebelum pengajuan dilakukan.

Keunggulan Jasa SMKPO PERMATAMAS

PERMATAMAS memberikan layanan pendampingan bagi pelaku usaha yang membutuhkan bantuan dalam mempersiapkan sertifikasi dan dokumen terkait.

Proses Cepat

Hanya 10 hari kerja untuk proses layanan dan pendampingan internal, tergantung kelengkapan data serta dokumen.

Berpengalaman

Sejak tahun 2011, PERMATAMAS telah memberikan layanan konsultasi dan pendampingan berbagai kebutuhan legalitas usaha.

Terpercaya

+2.000 izin edar telah terbit berdasarkan informasi layanan PERMATAMAS.

Aman & Resmi

Pendampingan diarahkan menggunakan mekanisme dan sistem resmi instansi terkait. Untuk SMKPO, proses sertifikasi dilakukan melalui mekanisme Badan POM, termasuk sistem e-Sertifikasi.

Garansi

100% uang kembali, sesuai syarat dan ketentuan garansi layanan yang berlaku.

Legalitas Pendukung Bisnis Pangan

SMKPO merupakan salah satu bagian dari legalitas dan sistem pengelolaan usaha pangan. Pelaku usaha juga dapat mempertimbangkan legalitas pendukung lainnya.

Jika perusahaan membutuhkan badan usaha, informasi Jasa Pendirian PT Perusahaan dapat menjadi referensi untuk mempersiapkan legalitas bisnis.

Untuk perlindungan identitas dan nama usaha, pelaku usaha dapat mempelajari Jasa Pendaftaran Merek HAKI.

Sedangkan untuk kebutuhan sertifikasi halal produk makanan, tersedia informasi Sertifikasi Halal Makanan.

Dengan mempersiapkan legalitas tersebut secara terintegrasi, pelaku usaha dapat membangun sistem bisnis yang lebih tertata dari sisi perusahaan, merek, keamanan pangan, dan aspek halal.

Perbedaan SMKPO dengan CPPOB

SMKPO dan CPPOB sama-sama berkaitan dengan keamanan serta mutu pangan, tetapi memiliki lingkup penerapan yang berbeda.

CPPOB berkaitan dengan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik pada sarana produksi. Sementara itu, SMKPO diterapkan pada sarana peredaran pangan olahan, seperti distributor, importir, grosir, agen, serta kategori ritel tertentu.

Badan POM juga mencantumkan SMKPO sebagai PB-UMKU pada sarana peredaran, sementara CPPOB merupakan salah satu perizinan yang berkaitan dengan sarana produksi pangan olahan.

Karena itu, perusahaan perlu mengetahui terlebih dahulu apakah aktivitas utamanya berada pada produksi atau peredaran pangan sebelum menentukan sertifikasi yang dibutuhkan.

Kesimpulan

Langkah-langkah mengajukan sertifikasi SMKPO pada dasarnya dimulai dari memastikan legalitas dan KBLI, menentukan jenis sertifikat, menyiapkan dokumen, membuat layout sarana, menyusun sistem audit internal dan dokumen keamanan pangan, mengajukan PB-UMKU melalui OSS, melengkapi persyaratan melalui e-Sertifikasi BPOM, kemudian mengikuti proses verifikasi sampai sertifikat diterbitkan.

SMKPO tidak hanya berkaitan dengan mendapatkan sertifikat, tetapi juga bagaimana perusahaan mampu menerapkan sistem keamanan pangan secara konsisten dalam kegiatan peredaran. Dengan persiapan dokumen dan implementasi yang baik, pelaku usaha dapat menjalankan pengendalian keamanan pangan secara lebih terstruktur.

PERMATAMAS membantu pelaku usaha mempersiapkan proses tersebut melalui pendampingan dokumen dan pengajuan dengan target layanan 10 hari kerja, pengalaman sejak 2011, serta klaim pengalaman +2.000 izin edar telah terbit. Untuk mengetahui kebutuhan yang sesuai, lakukan pemeriksaan terlebih dahulu berdasarkan jenis sarana, KBLI, dan jenis sertifikat SMKPO yang dibutuhkan.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA

Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat

WhatsApp: 0857-7763-0555

Telp Kantor: 021-89253417

Website: www.izinmakanan.com

FAQ Sertifikasi SMKPO

1. Apa itu SMKPO?

SMKPO adalah Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan yang diterapkan pada sarana peredaran untuk membantu menjamin keamanan dan mutu pangan olahan.

2. Siapa yang membutuhkan sertifikasi SMKPO?

Kebutuhannya bergantung pada jenis sarana. Sertifikasi mencakup kategori seperti ritel tradisional, minimarket, pengelola pasar, supermarket, hypermarket, importir, distributor, agen, dan grosir sesuai ketentuan.

3. Di mana pengajuan SMKPO dilakukan?

Pengajuan diawali melalui OSS untuk PB-UMKU dan pemenuhan persyaratan dilakukan melalui sistem e-Sertifikasi BPOM sesuai mekanisme yang berlaku.

4. Apa saja dokumen SMKPO?

Antara lain surat pernyataan, layout sarana, sistem audit internal, rencana keamanan pangan, serta berbagai SOP keamanan dan mutu pangan sesuai jenis sertifikasi.

5. Apakah SMKPO berlaku untuk semua toko?

Tidak secara otomatis. Jenis sertifikasi dan kewajibannya perlu dilihat berdasarkan kategori sarana serta ketentuan yang berlaku.

6. Berapa lama masa berlaku sertifikat SMKPO?

Badan POM mencantumkan masa berlaku 5 tahun untuk sertifikat SMKPO sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Apakah SMKPO sama dengan CPPOB?

Tidak. CPPOB berfokus pada sarana produksi pangan olahan, sedangkan SMKPO berkaitan dengan sistem keamanan dan mutu pada sarana peredaran pangan olahan.

8. Apakah harus mempunyai SOP untuk mengajukan SMKPO?

Untuk jenis sertifikasi yang mempersyaratkannya, dokumen keamanan dan mutu termasuk berbagai SOP merupakan bagian dari persyaratan pengajuan.

9. Apakah SMKPO dapat meningkatkan kepercayaan konsumen?

Penerapan sistem keamanan pangan yang terdokumentasi dapat membantu menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keamanan dan mutu. Badan POM juga menyebut penggunaan logo SMKPO sebagai salah satu manfaat bagi sarana yang telah memperoleh sertifikat sesuai ketentuan.

10. Apakah PERMATAMAS membantu pengurusan SMKPO?

Ya. Layanan dapat mencakup pendampingan persiapan dokumen dan proses pengajuan sesuai lingkup layanan dan kebutuhan perusahaan.